Jakarta, 1 Oktober 2026 – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Menurut Sarmuji, rekam jejak Suyudi menjadi salah satu modal penting untuk memimpin Polri. Ia secara khusus menyoroti pengalaman Suyudi di bidang reserse, penyidikan, kepemimpinan kewilayahan, hingga pemberantasan narkotika. Sarmuji juga menyebut Suyudi sebagai sosok yang mampu bersikap tegas terhadap internal kepolisian.
Dukungan tersebut disampaikan setelah DPR RI menyetujui pengangkatan Suyudi menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan diberikan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Usulan pergantian Kapolri sebelumnya disampaikan Presiden melalui Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum hasilnya dibawa ke rapat paripurna.
Sarmuji menilai perjalanan karier Suyudi memberikan pengalaman yang cukup beragam untuk menjalankan tugas sebagai Kapolri. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 tersebut lama berkecimpung di bidang reserse dan penyidikan serta pernah menduduki sejumlah jabatan kewilayahan. Suyudi tercatat pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023–2024 dan Kapolda Banten pada 2024–2025. Setelah itu, ia dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025 sebelum dipilih menjadi Kapolri.
Salah satu hal yang disoroti Sarmuji adalah sikap Suyudi ketika memimpin Polda Banten. Menurut Sarmuji, Suyudi pernah mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang diduga tidak profesional dalam memberikan pelayanan atas laporan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Sarmuji untuk menggambarkan Suyudi sebagai pemimpin yang “tegas ke dalam”. Penilaian itu merupakan pandangan Sarmuji terhadap rekam jejak Suyudi, bukan kesimpulan independen mengenai kepemimpinannya sebagai Kapolri.
Pengalaman Suyudi ketika memimpin BNN juga mendapat perhatian. Sarmuji menyinggung operasi yang berhasil menangkap buronan internasional yang diduga menjadi aktor utama penyelundupan sekitar dua ton sabu melalui kerja sama lintas negara dan lintas instansi di Kamboja. Ia menilai pengalaman menangani perkara narkotika berskala internasional dapat menjadi bekal bagi Suyudi menghadapi kejahatan transnasional. Pemberantasan narkotika sendiri termasuk salah satu bidang penegakan hukum yang masuk dalam agenda prioritas kepemimpinan Suyudi.
Dalam uji kelayakan di DPR, Suyudi mengusung visi “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia menyampaikan sejumlah agenda, mulai dari penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan hingga akuntabilitas anggaran. Suyudi juga menyinggung fenomena “no viral, no justice” dan menyatakan laporan masyarakat seharusnya ditangani berdasarkan hukum tanpa harus lebih dahulu menjadi viral. Ia turut menyatakan akan membuka ruang koreksi dari masyarakat terhadap kinerja institusi kepolisian.
Sarmuji pada saat yang sama menyampaikan apresiasi kepada Listyo Sigit Prabowo atas pengabdiannya selama memimpin Polri sejak 2021. Ia menyampaikan harapan agar pada masa kepemimpinan Suyudi, Polri tetap menjaga netralitas, soliditas, serta sinergi dengan TNI dan berbagai elemen masyarakat. Suyudi kemudian resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri di Istana pada Kamis dan memperoleh pangkat Jenderal Polisi bintang empat. Pergantian tersebut sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan baru Polri setelah DPR dan Presiden menyelesaikan tahapan pengangkatan Kapolri.