Jakarta, 14 November 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para duta besar negara sahabat dan investor internasional berpartisipasi dalam percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ajakan tersebut disampaikan dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya memperluas peluang kerja sama investasi di sektor perumahan sekaligus memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan aktivitas industri konstruksi dan sektor pendukungnya.
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas diplomatik internasional tersebut, Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan baru. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas rumah yang sudah dihuni masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah. Program bedah rumah menjadi salah satu langkah yang diperkenalkan kepada para diplomat sebagai bentuk upaya memperbaiki kondisi permukiman. Selain itu, pemerintah mengintegrasikan bantuan perumahan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kerja sama bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus memperkuat kemampuan ekonomi penerima manfaat.
Maruarar turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Salah satunya melalui penyediaan rumah subsidi dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi pembiayaan, pemerintah tengah mendorong rencana perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun. Kebijakan tersebut masih berupa rencana yang diharapkan dapat membantu menurunkan besaran angsuran bulanan sehingga akses kepemilikan rumah menjadi lebih luas.
Selain memperkenalkan berbagai program perumahan, Maruarar mengundang para duta besar untuk menghadiri agenda peresmian 71.000 rumah subsidi yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Undangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperlihatkan perkembangan pembangunan perumahan kepada komunitas internasional. Kehadiran para diplomat diharapkan membuka kesempatan untuk melihat langsung pelaksanaan program serta menjajaki kerja sama yang dapat dikembangkan pada masa mendatang. Pemerintah menilai keterlibatan investor asing berpotensi memperkuat pembiayaan, memperluas kapasitas pembangunan, dan mendorong pertukaran pengalaman dalam pengembangan kawasan permukiman. Namun, peluang tersebut tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diwujudkan menjadi komitmen investasi.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia mencontohkan penanganan kawasan Menteng Tenggulun di Jakarta yang masih menghadapi kesenjangan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kawasan tersebut dihuni sekitar 29.000 jiwa, dengan sebagian besar penduduk membutuhkan perhatian dalam peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal. Pemerintah telah mendorong keterlibatan pihak swasta untuk membantu memperbaiki rumah dan kawasan permukiman melalui dukungan CSR. Maruarar juga membuka peluang mengajak para duta besar melihat hasil program bedah rumah di wilayah tersebut sebagai contoh kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Penguatan investasi sektor perumahan juga menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady, menyampaikan bahwa pembangunan perumahan dalam skala besar memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut perkiraannya, pengembangan sektor tersebut dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,5 persen. Potensi tersebut berkaitan dengan luasnya aktivitas ekonomi yang terlibat dalam pembangunan rumah, mulai dari penyediaan material, industri manufaktur, jasa konstruksi, transportasi, hingga layanan perbankan. Meski demikian, besaran kontribusi tersebut merupakan proyeksi yang bergantung pada realisasi investasi dan pelaksanaan pembangunan.
James juga menegaskan kesiapan Kadin untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah Indonesia, pelaku usaha nasional, dan mitra internasional. Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda karena dapat menggerakkan berbagai industri pendukung sekaligus menciptakan permintaan tenaga kerja. Pembangunan hunian dalam jumlah besar membutuhkan pasokan bahan bangunan, peralatan konstruksi, layanan logistik, serta dukungan pembiayaan yang memadai. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing. Kadin berharap diplomasi ekonomi yang melibatkan kedutaan besar dapat membantu mempertemukan kebutuhan pembangunan nasional dengan sumber investasi dan teknologi dari berbagai negara.
Forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 dihadiri 42 duta besar dari berbagai negara sahabat yang mewakili kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan Pasifik. Selain itu, terdapat 15 perwakilan diplomatik tingkat tinggi serta 10 pimpinan dan perwakilan kamar dagang internasional yang beroperasi di Indonesia. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan luasnya kesempatan untuk memperkenalkan program pembangunan perumahan kepada komunitas bisnis global. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup pengembangan pembiayaan perumahan pada 2027, percepatan penyaluran rumah subsidi, serta dukungan terhadap pengembang muda. Pemerintah berharap keterlibatan pelaku usaha generasi baru dapat memperkuat persaingan dan inovasi dalam industri perumahan nasional.
Melalui penguatan diplomasi investasi, Kementerian PKP berupaya memperluas dukungan bagi Program 3 Juta Rumah agar pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Kerja sama dengan investor internasional, pengembang, perbankan, dan perusahaan swasta diharapkan membantu mempercepat penyediaan hunian sekaligus meningkatkan kualitas permukiman masyarakat. Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan kepastian pembiayaan, kesiapan lahan, penyederhanaan prosedur, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, sektor perumahan diharapkan dapat berkembang sebagai penggerak kegiatan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan masyarakat Indonesia untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.