Jakarta, 19 Oktober 2026 – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menerima tugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) setelah menjalani serah terima jabatan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Prosesi tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026). Mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang memiliki latar belakang Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu kini mengemban tanggung jawab baru dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Maruli juga menjabat sebagai Wakil Panglima TNI setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026. Penugasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat pembangunan wilayah terdepan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Maruli menegaskan bahwa tugas barunya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan negara, tetapi juga mencakup peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah terpencil. Menurutnya, perluasan mandat BNPPDT menjadi kesempatan untuk memperkuat program pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa kawasan perbatasan memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga negara yang harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama agar penduduk di wilayah tersebut memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik. Maruli juga menekankan pentingnya memanfaatkan pengalaman dan program yang telah berjalan untuk mempercepat pelaksanaan tugas lembaga. Dengan demikian, pengembangan kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengamanan wilayah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam menjalankan kepemimpinan BNPPDT, Maruli menyatakan akan melanjutkan berbagai program yang sebelumnya telah direncanakan maupun sedang dilaksanakan. Sejumlah agenda pembangunan yang disusun sepanjang 2026 diproyeksikan mulai diimplementasikan pada 2027. Ia menilai kesinambungan program menjadi hal penting agar pergantian kepemimpinan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Selain mempertahankan program yang dinilai efektif, BNPPDT juga akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang masih membutuhkan penyempurnaan. Maruli berharap perluasan kewenangan lembaga dapat memberikan ruang lebih besar untuk menjangkau masyarakat di kawasan terpencil. Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan wilayah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa BNPPDT memiliki sejumlah tugas strategis dalam menjaga dan mengembangkan kawasan perbatasan Indonesia. Salah satu tugas utama lembaga tersebut adalah mengoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan darat maupun laut dengan negara tetangga. Selain itu, BNPPDT bertanggung jawab mendukung penyelesaian persoalan batas wilayah yang masih membutuhkan kesepakatan antarnegara. Tito menilai kepastian batas wilayah sangat penting untuk menjaga kedaulatan sekaligus memberikan kejelasan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan kawasan perbatasan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting agar program pembangunan dan pengawasan perbatasan dapat berjalan secara terpadu.
Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi salah satu prioritas yang disampaikan Tito dalam serah terima jabatan tersebut. Saat ini, pemerintah telah membangun 15 PLBN di berbagai kawasan perbatasan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 pos telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya masih menghadapi kendala karena belum tersedia fasilitas pendamping di negara tetangga. Tito menekankan bahwa PLBN tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang antarnegara. Fasilitas tersebut juga diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan sekitarnya. Dengan pengelolaan yang tepat, keberadaan PLBN dapat memberikan manfaat bagi perdagangan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan wilayah perbatasan.
Selain pengelolaan pos lintas batas, penyelesaian persoalan wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste juga menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah segmen batas negara masih membutuhkan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut untuk mencapai kepastian yang disepakati bersama. Tito menilai penyelesaian persoalan tersebut penting agar tidak menimbulkan hambatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Di sisi lain, BNPPDT juga mendapat mandat memperluas perhatian terhadap daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses pembangunan. Beberapa wilayah seperti Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo disebut membutuhkan penguatan pelayanan serta pembangunan infrastruktur. Pemerataan akses transportasi, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.
Tito berharap pengalaman Maruli dalam kepemimpinan militer dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BNPPDT. Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional dan memperkuat rasa kebangsaan masyarakat. Kawasan perbatasan yang berkembang secara ekonomi dinilai memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun keamanan. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap memerlukan koordinasi dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Maruli menyatakan siap memanfaatkan perangkat kelembagaan yang tersedia untuk menjalankan mandat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa tugas BNPPDT merupakan tanggung jawab lintas sektor, bukan semata-mata kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi TNI.
Penunjukan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala BNPPDT menandai perluasan fokus pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Sebelumnya, pengelolaan perbatasan berada di bawah BNPP yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, sedangkan kini lembaga tersebut dikembangkan dengan cakupan tugas yang lebih luas. Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sasaran penting di samping penguatan kedaulatan dan pengelolaan batas negara. Maruli diharapkan mampu memastikan keberlanjutan program pembangunan sekaligus mempercepat pelaksanaan agenda baru yang telah disiapkan. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut akan bergantung pada koordinasi antarlembaga, ketepatan sasaran pembangunan, serta kemampuan menjangkau kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Dengan mandat barunya, BNPPDT diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat posisi kawasan perbatasan sebagai bagian penting dari kemajuan Indonesia.