Jakarta, 23 Agustus 2026 – Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah menjalani lebih dari tiga tahun di balik jeruji besi sejak kembali ditahan pada Agustus 2023. Politikus sekaligus mantan bintang kriket berusia 73 tahun itu kini masih mendekam di Adiala Jail, Rawalpindi, setelah menghadapi serangkaian perkara hukum sejak pemerintahannya berakhir pada April 2022. Khan telah menghadapi lebih dari 100 perkara, termasuk kasus korupsi, perkara hadiah kenegaraan, tuduhan pembocoran rahasia negara, serta perkara yang berkaitan dengan kerusuhan politik. Sejumlah vonis terhadap dirinya telah dibatalkan atau ditangguhkan, tetapi hukuman lain membuatnya tetap berada di dalam penjara. Khan dan Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI terus menyatakan bahwa proses hukum terhadap dirinya bermuatan politik, sementara pemerintah Pakistan membantah tuduhan tersebut.
Perjalanan hukum Khan bermula setelah dirinya kehilangan jabatan sebagai perdana menteri melalui mosi tidak percaya di parlemen pada April 2022. Setelah turun dari kekuasaan, Khan tetap menjadi tokoh politik yang sangat berpengaruh dan aktif menggelar berbagai kegiatan untuk menekan pemerintahan yang menggantikannya. Ia kemudian menghadapi penangkapan pada Mei 2023 sebelum kembali ditahan pada 5 Agustus 2023 setelah dinyatakan bersalah dalam perkara terkait hadiah kenegaraan. Sejak saat itu, perkara lain terus berjalan dan menghasilkan sejumlah hukuman tambahan. Beberapa kasus memang berakhir dengan pembebasan atau pembatalan vonis, tetapi perkara baru dan proses banding membuat Khan belum memperoleh jalan untuk kembali ke kehidupan politik secara normal.
Salah satu hukuman yang saat ini menjadi dasar utama keberadaan Khan di penjara adalah vonis 14 tahun dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan Al-Qadir Trust. Dalam perkara tersebut, Khan dan istrinya, Bushra Bibi, dinyatakan bersalah terkait dugaan penerimaan keuntungan berupa tanah yang disebut bernilai sekitar 7 miliar rupee Pakistan. Khan membantah melakukan pelanggaran dan menilai perkara tersebut merupakan bagian dari tekanan politik terhadap dirinya. Sebelumnya, ia juga menghadapi hukuman dalam perkara Toshakhana atau hadiah kenegaraan, tetapi sejumlah hukuman dalam perkara tersebut telah ditangguhkan dalam proses hukum berikutnya. Situasi tersebut membuat status hukum Khan menjadi sangat kompleks karena beberapa perkara telah berubah melalui banding, sementara perkara lain masih membuatnya tetap berada di balik jeruji.
Kondisi kesehatan Khan kini menjadi perkembangan terbaru yang kembali menarik perhatian. Pada 18 Agustus 2026, Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan agar Khan dipindahkan dari penjara ke rumah sakit swasta untuk menjalani pemeriksaan medis setelah keluarga dan tim hukumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan sang mantan perdana menteri. Khan kemudian menjalani pemeriksaan yang melibatkan sejumlah dokter spesialis, termasuk dokter mata dan ahli jantung. Setelah menjalani pemeriksaan, tim medis menyatakan dirinya cukup sehat untuk kembali menjalani masa tahanan. Khan kemudian dikembalikan ke Adiala Jail setelah menjalani pemeriksaan singkat tersebut.
Perintah pengadilan mengenai perawatan Khan justru memunculkan persoalan baru antara pemerintah dan PTI. Partai tersebut menilai pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Agung terkait pemindahan Khan ke rumah sakit swasta dan kemudian mengajukan permohonan contempt of court. PTI menyatakan Khan seharusnya memperoleh pemeriksaan serta perawatan yang lebih menyeluruh, termasuk akses terhadap dokter pribadinya. Pemerintah Pakistan memiliki penjelasan berbeda dan menyebut aspek keamanan menjadi alasan dalam pelaksanaan pemeriksaan medis. Pemerintah juga membantah tuduhan bahwa Khan mendapatkan perlakuan buruk atau tidak memperoleh layanan kesehatan yang memadai selama berada di penjara.
Persoalan kesehatan tersebut semakin sensitif karena Khan sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan penglihatan serius. Keluarga dan pihak politiknya telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi tersebut dan meminta agar ia memperoleh pemeriksaan dari dokter yang dipercaya. Pemerintah Pakistan mengatakan Khan telah menjalani sejumlah pemeriksaan medis selama berada di penjara dan membantah adanya pengabaian terhadap kesehatannya. Perbedaan klaim antara kedua pihak membuat isu kesehatan berkembang menjadi bagian dari pertarungan politik dan hukum yang lebih luas. Mahkamah Agung kemudian turun tangan setelah muncul perselisihan mengenai akses terhadap fasilitas kesehatan dan dokter yang menangani Khan.
Di luar persoalan hukum dan kesehatan, masa depan politik Khan juga masih menjadi pertanyaan besar. PTI tetap mempertahankan posisi bahwa pendirinya harus dibebaskan dan memperoleh hak politiknya kembali. Pada 5 Agustus 2026, ketika masa penahanan Khan mencapai tiga tahun, pendukung PTI menggelar aksi di sejumlah wilayah Pakistan untuk menuntut pembebasannya. Partai tersebut juga terus menggunakan isu penahanan Khan sebagai bagian dari mobilisasi politik dan menyatakan bahwa proses hukum yang menjeratnya tidak adil. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan bahwa Khan merupakan narapidana yang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan dan membantah bahwa penahanannya semata-mata didorong kepentingan politik.
Situasi tersebut membuat Khan tetap menjadi salah satu figur paling penting dalam politik Pakistan meskipun secara fisik berada di dalam penjara. Popularitasnya tidak sepenuhnya hilang setelah ia kehilangan jabatan dan menghadapi berbagai perkara hukum. Bahkan, perkembangan mengenai kesehatan, kondisi penjara, maupun keputusan pengadilan yang berkaitan dengannya masih mampu memicu perhatian besar dari pendukung dan lawan politiknya. PTI juga terus berupaya menggunakan jalur hukum untuk memperoleh perubahan terhadap kondisi penahanan pemimpinnya. Sementara itu, pemerintah harus menghadapi tekanan untuk memastikan proses hukum terhadap Khan berjalan sesuai prosedur sekaligus menjaga stabilitas politik di tengah kuatnya dukungan terhadap mantan perdana menteri tersebut.
Dengan demikian, setelah tiga tahun berada di penjara, belum ada tanda bahwa perjalanan hukum dan politik Imran Khan akan segera berakhir. Ia masih menghadapi hukuman yang membuatnya harus tetap menjalani masa tahanan, sementara sejumlah perkara lainnya masih menjadi bagian dari proses hukum yang panjang. Perkembangan kesehatan juga dapat kembali memengaruhi situasi setelah Mahkamah Agung memerintahkan pemeriksaan medis dan PTI mempersoalkan pelaksanaan perintah tersebut. Di tengah semua persoalan itu, Khan masih mempertahankan pengaruh politik melalui PTI dan para pendukungnya yang terus menuntut pembebasan dirinya. Masa depan eks PM Pakistan tersebut kini sangat bergantung pada perkembangan proses banding, keputusan pengadilan, kondisi kesehatannya, serta dinamika politik Pakistan yang masih terus berubah.